Siap kenal Nurmahmudi Ismail, Hidayat Nurwahid, atau Tifatul Sembiring sebelum mereka memimpin PKS? Mereka baru dikenal dan menjadi tokoh popular setelah PKS mengusungnya. PKS tampaknya cenderung menghindari hal yang sebaliknya: mendompleng popularitas tokoh-tokoh luar untuk mempopulerkan partai.
Berbagai media pekan lalu memberitakan bahwa Inu Kencana Syafiie, mantan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang melamar untuk menjadi calon legislator ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ditolak. Membaca penolakan lamaran PKS di berbagai media, sejumlah petinggi partai politik langsung menawari Inu untuk menjadi calon legislator nomor peci (dulu nomor jadi). Bahkan menurut situs berita Inilah.com, setelah ditolak PKS, Inu dilamar 11 partai politik. Dengan kehadiran tokoh sepopuler Inu, secara logika partai-partai yang mengusungnya niscaya akan populer dan, dampaknya, perolehan suara partai dalam Pemilu 2009 akan terdongkrak.
Logika di atas hampir 100 persen diterima oleh partai-partai konvensional yang akan berlaga dalam Pemilu 2009 nanti. Popularitas seseorang menjadi jaminan untuk diterima sebagai calon legislator. Bahkan sejumlah partai seperti PAN, PKB, dan PDIP berburu calon legislator populer atau selebriti, seperti dari kalangan artis, tokoh agama, penulis, pebisnis, intelektual, dan lembaga swadaya masyarakat.
Barangkali itulah sebabnya Inu cukup pede melamar PKS. Tapi sayang, PKS punya pandangan yang berbeda dengan partai-partai lain.
Logika partai kader
Sebagai partai kader, PKS punya logika yang berbeda dengan partai-partai lain, seperti PBB, PKB, dan PDIP. Bagi PKS, ketokohan dan popularitas seseorang bukan sesuatu yang amat penting. PKS mengandalkan jalannya mesin partai dari energi kader. Karena itu, ketokohan, popularitas, dan kekayaan seseorang bukanlah faktor utama dalam menentukan calon legislator baik di DPR maupun DPRD.
Bahkan, lebih jauh lagi, karena pengkaderan PKS berbasis Islam, justru PKS menghindari orang-orang yang thoma' (tidak ikhlas) dan ujub (pamer) untuk dipilih sebagai calon legislator. Sebab, orang-orang yang thoma' dan ujub dalam pandangan Islam adalah orang-orang buruk dan tidak akan bisa memegang amanah.
Bagi PKS yang partai kader, suara kader jauh lebih berharga ketimbang popularitas dan ketokohan seseorang. Bahkan ketokohan dan popularitas seseorang, menurut sumber di PKS, bisa berakibat buruk terhadap mekanisme sistemik dari bekerjanya mesin kader PKS.
Dari pandangan seperti itulah kita bisa melihat bagaimana cara berpikir dan berlogika orang-orang PKS. PKS, misalnya, berani menampilkan Ahmad Heryawan dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat, padahal Ahmad Heryawan bukan siapa-siapa dibanding tokoh-tokoh semacam Agum dan Danny Setiawan di Jawa Barat. Terpilihnya Heryawan membuktikan bahwa kendaraan bermesin kader PKS ternyata mampu bekerja dengan baik, siapa pun pengendaranya. Hal ini, misalnya, tidak hanya terbukti pada pilkada Jawa Barat, tapi juga NTB, Sumatera Utara, dan DKI.
Dalam pilkada DKI, misalnya, PKS berani mengusung Adang Daradjatun, tokoh yang kurang dikenal massa Jakarta sebelumnya, dibanding Sarwono Kusumaatmadja, Rano Karno, dan lainnya yang saat itu berharap dipilih jadi calon gubernur oleh partai politik. Meskipun demikian, Adang, yang sebelumnya kurang popular, berkat energi kader PKS, perolehan suaranya hanya berselisih sedikit dibanding gubernur terpilih Fauzi Bowo, yang didukung oleh semua partai kecuali PKS.
Dari fenomena itulah, terlihat kenapa PKS tampaknya tidak pernah tergiur oleh ketokohan dan popularitas seseorang untuk dijadikan calon legislator. Bagi PKS, yang terpenting adalah bagaimana penilaian kader terhadap calon-calon-nya, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam kaitan dengan ini, PKS punya mekanisme tersendiri untuk menempatkan kader-kadernya di legislatif maupun eksekutif, dan mekanisme ini dibangun atas kesepakatan kader dan pimpinan. PKS, kata Wahyudin Munawir, salah seorang anggota DPR RI dari PKS, lebih percaya kepada sistem ketimbang ketokohan seseorang.
Siapa kenal Nurmahmudi Ismail, Hidayat Nurwahid, atau Tifatul Sembiring sebelum mereka memimpin PKS? Mereka baru dikenal dan menjadi tokoh popular setelah PKS mengusungnya. PKS tampaknya cenderung menghindari hal yang sebaliknya: mendompleng popularitas tokoh-tokoh luar untuk mempopulerkan partai.
Dari gambaran di atas, bisa dipahami kenapa PKS tidak terlalu merespons lamaran Inu Kencana. Kader dan pimpinan PKS tentu saja mengetahui kepopuleran dan kebaikan nama Inu. Tapi itu tidak berarti DPP PKS bisa mengubah kesepakatan atau ketetapan yang telah diputuskan partai hanya karena lamaran Inu. Hal ini berbeda dengan partai-partai lain.
Tak sedikit pemimpin partai yang seakan menjadi godfather--bisa mengatur penempatan calon legislator, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, sesuai dengan keinginannya atau keinginan segelintir orang tanpa perlu memutuskannya dalam rapat partai. Ini terbukti dari banyaknya partai yang dengan senang hati menerima dan menghargai kutu loncat dan menempatkan sang kutu loncat pada posisi yang terhormat di partai.
Mereka, para kutu loncat itu, dihargai karena faktor ketokohan, popularitas, dan finansialnya. Hal-hal seperti inilah yang sering kadang merusak nama partai di kemudian hari. Sejumlah anggota legislatif yang tertangkap KPK karena kasus suap, misalnya, banyak di antaranya para kutu loncat.
Tentu saja sebagai partai berbasis kader, PKS punya kelemahan dibanding partai berbasis massa. PKS sulit menjadi partai besar seperti halnya Golkar dan PDIP yang berideologi pluralis dan menggunakan cara pragmatis untuk membesarkan partai. Meskipun demikian, di saat partai-partai lain tergerus kredibilitasnya oleh skandal korupsi dan seks, kehadiran PKS sebagai partai kader, memberikan nuansa baru.
Dengan kuatnya sistem pengkaderan di PKS yang berasaskan Islam, partai ini sangat tajam penciumannya terhadap gelagat buruk kader-kadernya, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Itulah yang menyebabkan PKS relatif bersih dari isu-isu miring, karena sistem dan mekanisme partai mampu mengeliminasi gejala dan indikasi buruk yang muncul pada kader-kadernya.
Saat ini, di saat bangsa Indonesia rindu pada pembangunan sistem yang bersih dari korupsi, bukan tidak mungkin masyarakat, termasuk yang nonmuslim, cenderung bersimpati kepada PKS pada pemilu mendatang, karena tertarik kepada pembangunan sistem pengkaderan dan mekanisme early warning-nya terhadap korupsi. Namun, jika sekali saja PKS gagal menjaga kredibilitasnya di masyarakat, partai kader ini pun akan ambruk dan hanya menjadi cemoohan orang. Semoga hal terakhir ini tidak akan terjadi!*
sumber :
tulisan Syaefudin Simon,mahasiswa Program Magister Ekonomi Universitas Trisakti,Jakarta
6 comments:
semoga saja PKS ataupun kader-kadernya tidak tergiur oleh harta ataupun popularitas yang semu...dan kedepan PKS menjadi tren maker akan partai yang bersih... sehingga mayarakat di Indonesia dapat berpikir secara jernih untuk menentukan pilihannya di PEMILU 2009 nanti. Karena saat ini kredibilitas masyarakat Indonesia terhadap partai konvensional yang ada selama ini sudah pada tahap yang memprihatinkan dan sudah pada titik nadir.
saya masih "bingung" dengan PKS, di pemilu 2004 lalu PKS mencanangkan penghapusan "gereja liar"....Kenyataannya makin banyak "gereja liar" beredar....Jujur, saya terganggu sekali dengan adanya "gereja liar" di tempat saya tinggal,,,,, tapi apa boleh buat, salahnya negara kita ini adalah menjunjung tinggi nilai demokrasi dan HAM, tanpa melihat sebab akibatnya terlebih dahulu..Semoga PKS dapat mengoreksi kesalahan2 akan janji2 pemilu 4 tahun yang lalu. Semoga PKS semakin maju....
Untuk kasus Inu tidakkah kenyataan yang sebenarnya justru masalah uang? Alasan 'kader' dan kepopuleran digunakan untuk menutupi kasus uang muka dalam pencalonan Inu tersebut. Sebenarnya tulisan Simon telah saya pertanyakan logikanya dalam tulisan yang dimuat di web saya. Semoga PKS mampu evaluasi diri tidak 'tertular' sikap mental partai-partai orba!
mas angga , kebetulan saya dulu pernah Di KAMMI Pusat (PP KAMMI), banyak teman - teman saya yang pernah barengan DI KAMMI dulu saat ini dicalonkan menjadi caleg di DPR RI dari PKS, bahkan nomor urut jadi, setahu saya "uang muka" yang mas angga bilang diatas tidak pernah ada, karena dulu waktu di KAMMI beberapa teman saya tinggal nya numpang sana - sini , karena mereka merupakan kader KAMMI daerah, jadi bagaimana mengeluarkan "uang muka", lha wong buat uang kontrakan /kos di Jakarta aja susah , masih numpang sana - sini.
Saya setuju dengan pendapat Mas Dian Bahwa di PKS adalah tokoh yang dibesarkan dari Partai. Tapi untuk Pilkada Jawa Barat jangan salah..., menurut saya Ahmad Heriawan terdongkrak suaranya berkat Dede Yusuf yang lebih dikenal sebagai Artis. Ini fakta dari kawan saya di KPU Jabar bahwa 65% pemilih pada gambar Dede Yusuf. Jadi menurut saya sosok Artis atau siapa pun yang lebih dikenal oleh publik itu perlu, tapi jangan dijadikan pengambil keputusan. Dia bisa dijadikan sebagai penggembira saja. Kan dengan demikian PKS tetap yang memegang kendali. Dan menurut saya PKS sampai saat ini masih "exclusive".
Pada awalnya memang PKS merupakan partai ideologis dan bersih dengan militansi kader kadernya menjual program kepada masyarakat yang mayoritas beragama islam sehingga mendapat simpati rakyat hampir merata diseluruh tanah-air, tetapi setelah Pemilu 2009 citra PKS dimata publik semakin merosot karena ulah elite partai yaitu orang orang muda yang notabene pendatang baru didunia perpolitikan nasional, mereka yang mendorong PKS masuk dalam koalisi KIB jilid 2 pimpinan SBY tetapi sikap mereka sungguh kontradiktif didepan publik lebih radikal dari partai oposisi dengan gaya sok pintar dan jago debat dipertunjukkan ditambah prilaku kader-kadernya yang terlibat kasus korupsi, pornografi dan lain-lain. Kondisi ini akan memperpuruk PKS opada pemiliu 2014 yad bila tokoh-tokoh tuanya tidak mengevaluasi dan pembenahan terutama etika tokoh-tokoh mudanya yang keblingsatan ingin menjadi tokoh nasional.
Post a Comment